DILI, 10 november 2021 (TATOLI)—Ketua Dewan Pers Timor-Leste, Virgillio Guterres mengingatkan kembali pemerintah untuk segera bersama Parlamen Nasional mendiskusikan Undang-undang (UU) Cybercrime atau Kejahatan Dunia Maya yang sampai sekarang belum didiskusikan.
Virgillio menegaskan hal ini usai melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri, Taur Matan Ruak di Farol, Dili, selasa ini, untuk membahas kembali pekerjaan Dewan Pers selama masa pandemi khusunya tentang proses melawan HOAX atau informasi palsu yang terus meningkat di TL.
“Kami membicarakan ini dengan PM, Taur agar terus mendorong dan ke depannya kita bisa ada sebuah kerangka hukum yang pasti untuk melawan Cybercrime,” ungkap Virgilio.
Dalam hal ini Dewan Pers ingin agar Perdana Menteri memberi arahan pada MAPKOMS (Kementerian urusan Parlamenter dan Komunikasi Sosial) dan Kementrian Kehakiman agar segera mendiskusikan UU Cybercrime dengan Parlamen Nasional.
Ia pun mengungkapkan bahwa, Perdana Menteri sendiri mengakui kecemasannya akan tingkat HOAX atau informasi palsu tentang negara yang terus meningkat tidak hanya di Timor-Leste namun dari luar negeri.
“Ia ingin kita tetapkan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya untuk melihat hal ini dan terus meningkatkan sosialisasi tentang HOAX dan informasi palsu pada masyarakat,” kata Ketua Dewan Pers.
Dewan Pers pun saat ini tengah mempersiapkan kemungkinan adanya Sistema monitoring untuk HOAX, tetapi telah diidentifikasi bahwa masih membutuhkan infrastuktur yang memadai untuk bisa memfaslitasi layanan sistem tersebut.
Pada januari 2021, Jaksa Agung telah mengajukan RUU Cybercrime atau Kejahatan Dunia Maya yang diusulkan kepada Pemerintah, dan mengirimkan salinan rancangan undang-undang ke Parlemen, tetapi sampai sekarang belum ditetapkan kembali jadwal untuk mendiskusikan RUU tersebut.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
