DILI, 26 oktober 2021 (TATOLI)—Pemerintah melalui Sekretaris Negara urusan Kesetaraan dan Inklusif (SEII) meluncurkan tim untuk menasehati kaum perempuan agar berpartisipasi dalam proses pemilihan dan menjadi seorang pemimpin.
Sekretaris Negara urusan Kesetaraan dan Inklusif, Maria Jose da Fonseca Guterres de Jesus, mengatakan, peluncuran ini bertujuan untuk bekerja sama dengan beberapa pihak agar menjamin proses pemilihan dengan aman, demokratis, dan inklusif untuk semua rakyat Timor-Leste (TL).
“Perlu diketahui, setiap dalam pemilihan sering mendapatkan banyak tantangan, untuk perempuan, termasuk komunitas penyandang disabilitas. Seperti adanya beberapa hujatan dari para laki-laki, jika seorang perempuan ingin menjadi kandidat, dan partisipasi dalam partai politik,” kata SEII, Maria pada wartawan di Delta Nova, Dili, selasa ini.
Dia menjelaskan, hasil pemilihan yang lalu, terdapat 26 anggota parlamen adalah perempuan dari total 65 anggota parlamen. Banyak diskriminasi yang dihadapi perempuan jika ingin menjadi seorang kandidat dari partai politik ataupun secara independen.
“ Peluncuran ini bertujuan untuk menghadapi proses pemilihan, dengan bekerja sama beberapa pihak, seperti organisasi penyandang disabilitas, dan Asosiasi. Karena, dukungan mereka dapat menjamin dan para penyandang disabilitas juga bisa berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Kita, menjamin secara legal, mereka untuk memilih. Artinya, harus memfasilitasi, semuanya dengan baik dari proses pendaftaran hingga pemilihan,” katanya.
Ia menegaskan, untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan, jika ada kesempatam bagi mereka untuk menjadi seorang kandidat. “ Tim yang diluncurkan bukan untuk berkandidat, namun pekerjaan tim untuk menasehati. Jika, ada beberapa perempuan yang ingin menjadi seorang kandidat, maka SEII menjamin tidak ada diskriminasi dari beberapa pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Perkumpulan Penyandang Disabilitas Mata Timor-Leste (AHDMTL), Gaspar Afonso, mengatakan dari sensus tahun 2015, ada sekitar 14.828 penyandang disabilitas, dan AHDMTL memberikan kursus braille, agar mereka bisa menulis dan membaca, bekerja sama dengan UNDP. Saat itu, UNDP memberikan pelatihan di tiga wilayah, yakni, di bagian timur, selatan dan tengah, dengan mempersiapkan mereka dalam pemilihan.
“Jika dalam seminar tersebut berbicara tentang, partisipasi penyandang disabilitas mata maka harus menyediakan fasiltas. Karena, dari 2002 hingga sekarang, penyandang disabilitas mata saat pemilihan, harus didampingi seseorang pada waktu itu,” katanya.
Menurutnya, surat suara tersebut tidak dapat memfasilitas mereka dalam pemilihan, sehingga perlu menyediakan fasilitas yang memadai dan untuk pemilihan pada 2022, ada sekitar 200 lebih penyandang disabilitas mata yang akan berpartisipasi dimana beberapa diantaranya, telah mengikuti pelatihan braille.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
