iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE, KEAMANAN

PN setuju rancangan resolusi solidaritas untuk Sahara Barat

PN setuju rancangan resolusi solidaritas untuk Sahara Barat

Suasana dalam sidang Parlemen Nasional. Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 18 oktober 2021 (TATOLI) – Parlamen Nasional (PN), senin ini melalui sidang  paripurna menyetujui rancangan resolusi solidaritas  tentang pembentukan komisi PN untuk memantau masalah Sahara Barat.

“Hasil pemungutan suara menunjukan 51 suara mendukung dan tidak ada suara yang menentang dan abstain. Ungkapan solidaritas diberikan, karena  dilihat dari kesamaan sejarah perjuangan Timor-Leste (TL) dan Sahara Barat. Tetapi, pembentukan komisi juga berdasarkan  kewajiban yang tertulis dalam konstitusi kita,” kata  Ketua PN, Aniceto Guterres dalam sidang paripurna di PN, Dili, senin ini.

Dalam sidang tersebut, Ketua PN memberikan kesempatan kepada para anggota parlemen untuk menyampaikan pernyataan politiknya.

Partai dari Fraksi pemerintah di PN mendukung resolusi Parlemen No.10/2013, tertanggal 29 Mei, dan resolusi No.15/2014, tertanggal 30 Desember, tentang konstitusi dan komposisi komite pemantau konflik di Sahara Barat. Para anggota PN  meminta pembentukan komisi  untuk memantau perjuangan orang-orang Sahara Barat.

Resolusi PN diusulkan beberapa anggota parlamen yakni, José Agostinho “Somoxo”, David Mandati Dias Ximenes, Mariando Assanami Sabino, António de Sá Benevides, Duarte Nunes, Cornélio Gama “L-7”, Olinda Guterres, Adérito Hugo da Costa, Antoninho Bianco dan Luís Roberto da Silva .

Menurut deklarasi resolusi yang dibacakan  Sekretaris PN, Lídia Norberta, mengatakan, parlemen TL menyambut baik upaya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, untuk menjaga semua operasi penjaga perdamaian di bawah pemantauan ketat, termasuk misi PBB untuk referendum di Sahara Barat MINURSO (Misi PBB untuk referendum di Sahara Barat).

Dalam deklarasi itu, anggota parlemen TL juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan dalam MINURSO mandat untuk memantau hak asasi manusia di Sahara Barat sesegera mungkin.

Deklarasi  tersebut meminta Maroko dan Front Polisario untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik dan tanpa prasyarat dalam proses politik.

Selanjutnya, meminta Pemerintah Maroko, Front Polisario, Aljazair dan Mauritania untuk bersatu dalam objektivitas yang jelas, untuk mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama untuk memungkinkan referendum diadakan di Sahara Barat berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan dari deklarasi PBB.

Reporter : Afonso do Rosário

Editor : Maria Auxiliadora (penerjemah: Armandina Moniz)

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!